Pandemi Covid 19 membuat perekonomian masyarakat sangat terdampak, banyak ditemukan kasus orang yang berhutang, gagal melakukan kewajiban pembayaran terhadap si pemberi pinjaman. Kendatipun di awal antara orang yang berhutang dan yang berpiutang (yang memberikan pinjaman) adalah kawan baik, hubungan mereka menjadi renggang dan terpaksa menempuh jalur hukum akibat orang yang berhutang tidak bisa/tidak sanggup membayar hutangnya.

Menghadapi dilema yang demikian, bila perkara ini diselesaikan mereka berdua, umumnya jarang menemukan titik keberhasilan diakibatkan adanya pertemanan tadi yang mana dianggap remeh atau tidak mendapat perhatian serius terutama dari pihak orang yang berhutang.

Tidak jarang di sejumlah kasus, orang yang berhutang malah lebih galak dan bahkan menutup pintu komunikasi dengan yang berpiutang sehingga hal ini menimbulkan kemarahan bagi yang berpiutang, untuk selanjutnya mencari pengacara/kuasa hukum untuk membantu menyelesaikan perkara hutang piutang ini.

Di sejumlah kasus yang melibatkan nilai hutang piutang yang besar, tentu diperlukan langkah-langkah hukum yang tepat dan biaya penanganan perkara yang cukup besar untuk menyelesaikan kasus hutang piutang, yang mana pihak yang berhutang memiliki sifat tidak kooperatif.

Pihak yang berpiutang bilamana menunjuk pengacara untuk membantu menyelesaikan kasusnya, akan dikenakan biaya-biaya jasa hukum yang umumnya dapat dijelaskan menjadi 2 (dua) jenis biaya yaitu biaya jasa hukum non litigasi (biaya jasa hukum di luar pengadilan) dan biaya hukum litigasi (biaya jasa hukum di pengadilan). 

Biaya jasa hukum non litigasi (biaya jasa hukum di luar pengadilan) ini mencangkup biaya pengajuan surat klarifikasi, surat somasi, upaya hukum mediasi, upaya hukum negosiasi, biaya penagihan hutang, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyelesaian kasus seperti biaya pengecekan lokasi, biaya pengecekan sertifikat di BPN, dan sebagainya.

Sebelum menempuh upaya gugatan hutang piutang di Pengadilan atau yang dikenal dengan gugatan wanprestasi, maka terlebih dahulu diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahan melalui upaya mediasi di luar pengadilan. Umumnya pengacara/kuasa hukum sebelum menggugat, mengirimkan surat somasi/surat teguran resmi kepada pihak yang berhutang untuk melakukan pembayaran hutang sebagaimana perjanjiannya dengan klien. Bilamana somasi tidak diindahkan atau diabaikan maka kuasa hukum akan mengirimkan somasi untuk ke 2 kalinya.

Bila somasi ke 2 kalinya juga tidak dihiraukan pihak yang berhutang, maka barulah sang pengacara/kuasa hukum mengajukan gugatan. dengan mengenakan biaya kepada kliennya berupa biaya operasional sidang (dikenal dengan lawyer fee) dan biaya success fee (biaya keberhasilan penanganan kasus) yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan klien dan kuasa hukum yang bergantung pula pada berat ringan nya kasus.

Biaya operasional sidang juga meliputi biaya pembayaran panjer perkara di persidangan yaitu biaya panjer pendaftaran perkara, biaya panjer Pemeriksaan Setempat (biaya PS) yaitu agenda sidang dimana majelis hakim, panitera pengganti (PP) dan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) meninjau lokasi obyek sengketa. Terakhir adalah biaya pengambilan Putusan Pengadilan. Namun tak menutup kemungkinan, bilamana ada pemanggilan pihak yang dilakukan lebih dari ketentuan, yang disebabkan ada pihak tergugat yang berulang kali tidak hadir, hal ini menyebabkan biaya panjer gugatan menjadi habis, tentu harus dilakukan pembayaran biaya extra lagi yaitu tambahan biaya panjer perkara yang nilainya tergantung dari keperluan sidang yang dapat ditanyakan pada kasir/petugas di pengadilan tersebut.