Penulis yang adalah Pengacara di Bali, mengamati Pinjaman Online (Pinjol) yang kini marak terjadi, tidak lepas dianggap oleh sebagian orang lebih cepat, dan mudah dalam bertransaksi, tanpa harus bertemu secara langsung saat melakukan transaksi hutang piutang.

Namun disisi lain Pinjaman Online (Pinjol) menyebabkan banyak problem di masyarakat mulai dari bunga pinjaman yang mencekik, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa bayar hutang, acaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik, baik melalui sosial smedia dan lainnya. 

Pinjaman Online (Pinjol) merupakan suatu perjanjian yang mana satu orang mengikatkan dirinya kepada orang lain (perusahaan Pinjol) untuk dapat memberikan pinjaman berupa uang melalui website pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur).

Pengaturan mengenai Pinjaman Online (Pinjol) ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dapat dikaji dalam aturan tersebut, mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dari adanya tindakan Debitur yang dianggap merugikan, meliputi yaitu: Perlindungan hukum secara preventif dan represif. 

Baca Juga: MENGHADAPI PERKARA HUTANG PIUTANG? INI BIAYA PENANGANAN PERKARA YANG HARUS DISIAPKAN

Bentuk perlindungan hukum bagi debitur sendiri tertuang dalam Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Prinsip-prinsip Perlindungan hukum tersebut antara lain: prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa kontrak elektronik dalam transaksi Pinjol dianggap sah apabila:

  1. terdapat kesepakatan para pihak;
  2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwewenang mewakili sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. terdapat hal tertentu dan;
  4. objek transaksi tidak beleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertipan umum.

Penulis yang adalah Pengacara di Bali, menemukan banyak keluhan masyarakat terkait tata cara penagihan perusahaan Pinjaman Online (Pinjol) yang terkesan intimidasi (sering melakukan teror) yang disertai ancaman akan melaporkan kekepolisian untuk dikenakan sanksi pidana bagi peminjam yang tidak membayar hutang.

Menurut ketentuan Pasal 19 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan “tidak seorangpun atas putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Perusahaan Pinjaman Online (Pinjol) yang dapat mengakses perangkat HP dinilai Penulis yang adalah Pengacara di Bali, beresiko dapat menggunakan data pribadi peminjam tanpa ijin, dimana menurut hukum, bila ingin mengakses atau menyadap harus ada ijin terlebih dahulu (dalam hal ini ijin Pengadilan).

Penting juga kedepannya pemerintah melalui asosiasi perusahaan Pinjaman Online (Pinjol) untuk mengeluarkan sertipikat lembaga penagihan, hal ini guna menekan peredaran Pinjaman Online (Pinjol) illegal, sehingga dengan adanya sertipikasi tersebut dapat menetapkan standar mekanisme penagihan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum.