Pengalaman penulis yang adalah pengacara di Bali dalam penanganan perkara hak asuh anak akibat dari adanya suatu perceraian, cukup beragam, diantaranya sebagian besar permasalahan dikarenakan salah satu pihak (baik suami atau istri) terbelit permasalahan ekonomi yaitu tidak mampu menafkahi sang anak.

Menurut hemat penulis Pengacara di Bali, bila kita melihat mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana dalam perkawinannya diatur pihak istri yang mengikuti suami maka anak-anak yang lahir mengikuti garis keturunan suami/ayahnya.

Sistem kekerabatan patrilineal yang di Bali dikenal dengan sebutan sistem purusa, apabila terjadi perceraian maka hak pengasuhan anak-anak berada di tangan ayah dan keluarganya kecuali dalam perkawinan Nyentana/Nyeburin.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan, mewajibkan pada intinya baik ibu atau bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak-anaknya.

Namun demikian menurut hemat penulis Pengacara di Bali, bila dihubungkan dengan UU Perlindungan Anak yaitu demi kepentingan terbaik untuk anak, Hak pengasuhan anak di Bali tidak hanya bisa jatuh kepada ayah tetapi bisa juga jatuh kepada ibu.

Baca Juga: Biaya Perceraian di Pengadilan

Bilamana terdapat kondisi-kondisi tertentu misalnya si Ayah tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik seperti menafkahi anak, si Ayah menelantarkan Anak, melakukan Kekerasan terhadap Anak dan sikap buruk lainnya. Keadaan demikian membuat Hakim memberikan hak asuh anak kepada ibunya tanpa menghilangkan hak sang ayah untuk menjenguknya setiap saat.

Hak pengasuhan anak menurut hemat penulis Pengacara di Bali, diberikan tergantung dari penyebab terjadinya perceraian dan kepentingan terbaik dan jaminan masa depan terbaik bagi si anak, disamping menggunakan sistem purusa dalam hukum adat Bali, yang erat kaitannya juga dengan sistem waris untuk si anak.

Bilamana dalam Putusan Pengadilan ditetapkan Hak pengasuhan anak yang berada di tangan sang ibu, hal ini tidak menghilangkan hak waris anak pada ayahnya, karena masalah pewarisan tetap berlaku hukum adat waris Bali.

Hal itu menurut hemat penulis Pengacara di Bali, tidak terlepas dari hakikat perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, begitupula perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Dapat penulis Pengacara di Bali simpulkan bahwa pemeliharaan/hak asuh anak akibat perceraian dalam masyarakat Hindu Bali, dilakukan secara bersama-sama antara orang tuanya.

Seorang ibu yang bercerai dalam agama Hindu memiliki kewajiban memelihara anak khususnya anak yang masih berada di bawah umur. Sedangkan kewajiban si ayah untuk membiayai kebutuhan si anak. Sedangkan terhadap anak yang telah dewasa tetap harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai.