Kasus perceraian kini marak di Bali ditengah pandemik covid-19, seakan-akan alasan ekonomi menjadi penyumbang terbesar adanya gugatan perceraian di Bali. Umumnya di Bali Penggugat cerai di dominasi oleh pihak Perempuan, di samping alasan ekonomi, alasan KDRT, perbedaan visi misi berumah tangga serta tidak memiliki keturunan menjadi penyebab adanya gugatan perceraian di Pengadilan.

Berapa tarif perceraian di Bali?

Masyarakat awan banyak yang tidak mengetahui berapa tarif atau berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perceraian. Biaya pendaftaran perkara di Pengadilan yang dikenal dengan biaya panjer perkara itu ditentukan oleh jumlah biaya pendaftaran, biaya proses, biaya Panggilan pihak, PNBP, biaya Redaksi, materai, biaya sumpah, dan biaya upah tulis.

Biaya-biaya ini besarannya ditentukan oleh Pengadilan masing-masing dimana yang membedakan adalah lokasi tempat tinggal Tergugat atau radius tempat tinggal Tergugat dengan Pengadilan. Pengadilan pun memberikan biaya panggilan sesuai dengan radius yang berbeda-beda antara panggilan yang satu dengan yang lainnya.

Apa saja yang menentukan biaya jasa pengacara (lawyer fee) ?

Sebagian besar masyarakat menyerahkan urusan perceraian nya dengan menggunakan jasa Pengacara dimana biaya jasa pengacara (lawyer fee) adalah ditentukan dengan kesepakatan antara Klien dengan Pengacara yang bersangkutan, sesuai dengan kemampuan finansial si Klien. Biaya jasa pengacara (lawyer fee) umumnya meliputi biaya operasional,transport, akomodasi pengacara tersebut ditambah dengan biaya panjer perkara (biaya sidang) yang dibayarkan ke Pengadilan oleh Pengacara tersebut.

Bagaimana mendapatkan bantuan hukum secara gratis?

Bagi masyarakat yang tergolong kriteria tidak mampu (masyarakat miskin), hendak ingin mengajukan perceraian, dapat menggunakan jasa Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ataupun Pos Bantuan Hukum dalam lingkup Pengadilan, tentunya dengan menyertakan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Desa/Lurah dan/atau Kantor Dinas Sosial setempat, sehingga Klien tersebut yang memenuhi persyaratan dapat dibantu untuk mendapat pelayanan hukum Cuma-Cuma atau gratis.

Bagi masyarakat yang belum memahami proses dan sistem peradilan di Indonesia, disarankan untuk menggunakan jasa Pengacara untuk membantu melakukan mediasi dengan pihak lawan, membuat gugatan formal, pembuktian sidang dan terakhir pada pengambilan Putusan Pengadilan. Biaya sang pengacara ini yang disebut lawyer fee dapat dibayarkan secara tunai ataupun per jam maupun per sidang, yang mana ini semua tergantung pada kesepakatan antara Klien dan Pengacara yang bersangkutan.