Problematika hidup masyarakat Klungkung-Bali baik masalah besar maupun masalah kecil harus senantiasa diselesaikan. Namun seringkali tidak bisa dengan mudah untuk di atasi secara mandiri.

Sehingga dibutuhkan pihak pemberi bantuan hukum untuk membantu menyelesaikan masalah hukum tersebut. Sejak ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Klungkung Partai Rakyat Adil Makmur (Partai PRIMA) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur dengan Nomor: SK-01.18.05/DPP-PRIMA/V/Tahun 2021, Agus Putra Sumardana langsung bergerak cepat dengan membentuk tim hukum (posko bantuan hukum) untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat Klungkung-Bali, dengan waktu pelayanan 24 jam setiap harinya.

Hal ini demi mengemban amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Rakyat Adil Makmur (Partai PRIMA) dalam Pasal 7 disebutkan “Visi dan cita-cita perjuangan PRIMA adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kesetaraan di antara manusia dan di antara bangsa”.

Secara umum keberadaan Partai PRIMA Kabupaten Klungkung diharapkan dapat mencapai tujuan khusus Partai PRIMA sebagaimana diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi ‘PRIMA berfungsi sebagai sarana:

  1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  2. Penciptaan iklim yang dinamis dan kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka menghadapi dominasi kekuatan-kekuatan ekonomi maupun politik yang merugikan Bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
  4. Partisipasi politik warga negara Indonesia;
  5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik yang berperspektif keadilan gender melalui mekanisme demokrasi dengan meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki; dan
  6. Membangun kepribadian nasional yang bermartabat dalam hubungan dan kerjasama yang damai dengan bangsa-bangsa lain.

Agus Putra Sumardana yang juga adalah Ketua LBH Pemuda Sejati beserta tim LBH telah lama mengabdi memberikan bantuan hukum bagi masyarakat Klungkung-Bali, yang mencari keadilan. LBH Pemuda Sejati sendirinya merupakan wadah bagi advokat muda, calon advokat, mahasiswa fakultas hukum, hingga tokoh masyarakat maupun orang-orang yang punya kepedulian pada isu-isu hukum dan sosial di Bali serta ingin membantu masyarakat pencari keadilan serta membantu masyarakat menghadapi permasalahan hukum.

Pos bantuan hukum 24 jam sangat dibutuhkan masyarakat untuk melayani dan memperjuangkan hak-hak keadilan khususnya bagi mereka masyarakat tidak mampu. Seperti yang kita ketahui bersama, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus persoalan hukum dengan menggunakan jasa pengacara professional cukup mahal.

Sedangkan pasca pandemi covid-19, ekonomi masyarakat turun drastis dan masyarakat tidak semuanya mampu untuk membayar jasa pengacara professional yang terbilang cukup mahal tersebut.

Agus Putra Sumardana berharap dengan kehadiran Pos bantuan hukum 24 jam akan sangat membantu masyarakat sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi sebagaimana mestinya. Pos bantuan hukum 24 jam juga bertujuan sebagai sarana pemberdayaan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Klungkung-bali, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Klungkung, dalam hal membela kepentingan hukumnya.