Pertanyaan yang kerap ditanyakan masyarakat bilamana tersandung kasus hukum atau sedang ingin mengajukan gugatan hukum perdata adalah berapa biaya jasa pengacara.

Untuk menjawab hal tersebut, tergantung dari proses hukum apa yang hendak dimintakan bantuan seorang pengacara, mengingat besaran jasa pengacara ditentukan oleh berapa lama dan tingkat kesukaran dalam penanganan perkara Klien.

Besaran jasa pengacara di Bali sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah sesuai dengan kesepakatan pengacara dengan klien, berdasarkan kemampuan klien dan dalam batas yang sewajarnya.

Sebagai contoh kasus perceraian, biasanya sang pengacara di Bali memintakan biaya jasa penanganan kasus sampai putusan di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan agama di tingkat satu, dengan kalkulasi keseluruhan yang meliputi biaya panjar perkara (mencangkup biaya pendaftaran, biaya pemanggilan para pihak, biaya redaksi, biaya materai) serta biaya pengadilan seperti tambah panjar perkara karena pemanggilan pihak atau pengumuman media massa dan biaya pengambilan putusan pengadilan.

Sang pengacara juga menentukan biaya tidak hanya yang dikeluarkan untuk keperluan sidang di Pengadilan namun juga terhadap proses-proses yang didahului sebelum sidang terjadi.

Bagaimana jika tidak memiliki akta perkawinan?

Dalam hal perceraian di Bali misalnya, ada masyarakat atau klien yang tidak memiliki persyaratan yaitu akta perkawinan, padahal masyarakat luas/masyarakat adat nya tahu bahwa telah terjadi perkawinan. Mengingat pengadilan tidak bisa menerima gugatan perceraian tanpa adanya pencatatan perkawinan di kantor Disdukcapil, yang kemudian diwujudkan dengan keluarnya akta perkawinan. Maka sang pengacara di Bali terkadang ikut membantu dalam pengurusan akta perkawinan.

Klien diminta mengisi formulir pendaftaran pencatatan perkawinan, melakukan pembuatan surat keterangan perkawinan yang diketahui oleh Bendesa adat, Rohaniawan yang “muput” perkawinan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.

Baca Juga: MENGHADAPI PERKARA HUTANG PIUTANG? INI BIAYA PENANGANAN PERKARA YANG HARUS DISIAPKAN

Dilengkapi juga dengan surat keterangan kawin yang dikeluarkan kelian desa adat pasangan suami istri tersebut yang diketahui oleh perbekel/kepala desa serta camat. Persyaratan lainnya adalah berupa surat keterangan belum pernah kawin yang dikeluarkan oleh Kelian dinas/kepala lingkungan yang diketahui oleh perbekel/kepala desa setempat.

Disamping itu pasangan suami istri dimintakan juga surat pernyataan suka sama suka dan surat pemberitahuan perkawinan ke kantor Disdukcapil setempat. Persyaratan lainnya untuk pencatatan perkawinan adalah KTP & KK masing-masing suami istri, KTP & KK para orang tua pasangan suami istri dan KTP para saksi 2 orang.

Syarat pendukung yang lainnya adalah akta kelahiran/ijasah masing-masing suami istri serta pas photo ukuran 4X6 (sebanyak 4 lembar).

Bila perkara tersebut yang ditangani oleh pengacara berhasil dimenangkan misalnya dalam hal perceraian dikabulkan, perebutan hak asuh anak, tunjangan anak dan istri serta pembagian harta gono gini (harta perkawinan/hata bersama), maka pengacara juga menerima uang/imbalan yang berupa success fee yang persentase nya ditentukan oleh kesepakatan pihak pengacara dan klien nya, umumnya berkisaran dari 10% hingga 30% dari nilai harta gono-gini yang berhasil dimenangkan.

Biaya pengacara juga bertambah dikenakan ke Klien bilamana terhadap putusan di tingkat satu terjadi upaya hukum banding dan kasasi. Biaya pengacara yang dikenakan pun cenderung lebih besar dari biaya jasa pengacara pada proses perkara di tingkat satu. Terkadang bila tempat pengadilan pengurusan perkara keberadaannya jauh dari kantor pengacara, dikenakan juga biaya transportasi dan biaya tambahan operasional pengacara.