Jika masyarakat bertanya, berapa honorarium advokat di Bali ? Atau yang biasa disebut lawyer fee, maka untuk jelasnya dapat dijawab sebagai berikut:

Honorarium advokat adalah bergantung pada hasil kesepakatan advokat dengan klien, dengan tanpa ada nilai besaran pembatasnya.

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat  dan tercantum dengan jelas pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Sekalipun Peraturan tersebut tidak mengatur mengenai standar penetapan honorarium advokat, namun bukan berarti honorarium advokat tidak ada ukuran sama sekali, dimana ukurannya adalah sesuai dengan kemampuan si Klien (sesuai Pasal 4 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)).

Yang ditekankan menurut UU Advokat adalah ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Pasal 21 ayat 2).

Besaran honorarium advokat lebih dipengaruhi pada perhitungan biaya operasional advokat secara keseluruhan dari biaya awal penanganan kasus hingga biaya akhir penanganan kasus si Klien.

Disamping dipengaruhi oleh biaya operasional advokat, besaran honorarium advokat juga dipengaruhi oleh lamanya penanganan kasus serta dipengaruhi oleh besaran nilai keuntungan yang diperoleh si Klien.

Advokat mendapat honorarium dengan persentase sesuai dengan nilai kasus yang berhasil dimenangkan (ini dikenal dengan success fee) yang bisa dikatakan sebagai bonus bagi si Advokat.

Baca Juga: Biaya Perceraian di Pengadilan

Biaya operasional advokat di Bali menurut hemat penulis biasanya dipengaruhi oleh besaran biaya transport, biaya akomodasi, biaya administrasi perkara, biaya persidangan dan biaya-biaya lain yang mesti dikeluarkan Advokat ketika menangani perkara si Klien. Biaya ini disesuaikan juga dengan tingkat kerumitan perkara si Klien, terkadang dalam menangani perkara perdata misalnya, tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi pidana dan Tata Usaha Negara (TUN), sehingga waktu dan biaya penanganan mesti extra dikeluarkan si Advokat.

Namun adapula Advokat di Bali yang biasanya tergabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum, OBH (Organisasi Bantuan Hukum) dan PBH (Pos Bantuan Hukum) yang tidak mengenakan biaya apapun kepada si Klien, selama si Klien memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum Cuma-Cuma yaitu diantaranya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa/Kelurahan serta Dinas Sosial dan jenis perkara yang ditangani tidak bernilai ekonomi tinggi.

Hal ini dikarenakan LBH (Lembaga Bantuan Hukum, OBH (Organisasi Bantuan Hukum) dan PBH (Pos Bantuan Hukum) di Bali dalam menjalankan tugasnya telah mendapat bantuan dari Pemerintah maupun dari lembaga-lembaga donatur swasta.

Advokat yang tidak tegabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum, OBH (Organisasi Bantuan Hukum) dan PBH (Pos Bantuan Hukum) sekalipun dapat juga memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma atau keringanan biaya jika advokat yang bersangkutan melihat kondisi ekonomi Klien yang kesusahan, sehingga Ia tergerak hatinya memberikan bantuan hukum kepada Klien bersangkutan.