Sepanjang pengetahuan Penulis yang adalah Pengacara di Bali, tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang secara khusus mengatur mengenai Debt collector. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur (finance atau bank) untuk menagih utang kepada debiturnya (nasabah). 

Bilamana di lapangan ada prilaku debt collector yang menggunakan cara-cara kasar atau perkataan kasar maka bisa dapat dipidana dengan pasal penghinaan, yaitu Pasal 310 KUHP:Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan”.

Pada hakikatnya Debt collector tidak dapat begitu saja melakukan penyitaan atas harta benda yang debitur punya. Penyelesaian utang hanya dapat diselesaikan melalui proses di pengadilan. Jika debt collector tersebut tetap menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur (secara melawan hukum, maka perbuatan Debt collector dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian,  jika Debt collector melakukan pengambilan paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Pada titik tersebut, untuk menghindari terjadi pelanggaran hukum, semestinya Debt collector melakukan upaya negoisasi dengan Debitur, bilamana Debitur tidak memiliki kemampuan bayar maka penyelesaian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Pengadilan.

Terhadap Debitur yang tidak mampu membayar hutang tersebut dapat dikenakan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” Sehingga dengan demikian pelunasan utang dengan menjual barang-barang Debitur hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Baca Juga: PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DARI SISI HUKUM

Penulis yang adalah Pengacara di Bali berpandangan bahwa Jika Debitur tidak ada memberikan jaminan kepada Bank/Finance maka bank/finance sebagai kreditur tidak memiliki hak menyita barang debitur secara langsung atas kekuasaanya sendiri (parate executie) tanpa melalui putusan pengadilan.

Bila penulis yang adalah Pengacara di Bali, mencoba menggali kembali, peraturan terdekat yang mengatur mengenai jasa penagihan utang, khususnya di bidang perbankan adalah Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang dilanjutkan dikeluarkan aturan teknis yaitu Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/17/DASP “Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu”. 

Dalam aturan tersebut pada pokoknya jasa penagihan utang harus mematuhi pokok-pokok etika penagih utang kartu kredit, yaitu:

  1. Ketika melakukan penagihan pada debitur, dilarang menggunakan ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit, 
  2. Penagihan kreditur kepada debitur hanya dilakukan pada pihak Pemegang Kartu Kredit bukan yang lain seperti menagih kepada kerabat atau sanak saudara debitur. 
  3. Pihak kreditur dilarang menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal kepada debitur.