Kami tim LBH Pemuda Sejati (LBH PS) hadir guna memberikan perlindungan hukum bagi mamalia laut di Bali. Ada kasus di Bali dimana ikan lumba-lumba terjerat jaring nelayan, ini sangatlah memprihatinkan. Untuk itu, Kami LBH Pemuda Sejati mendirikan kantor hukum di Nusa Lembongan – Klungkung Bali, karena kami melihat Nusa Lembongan – Klungkung Bali yang terkenal dengan keindahan pantainya dan terkenal sebagai wisata bahari yaitu diantaranya snorkeling, diving, surfing, fishing, island trekking, sangat cocok bagi kami mendirikan kantor untuk melindungi mamalia laut tentunya bekerjasama dengan para nelayan. Nusa Lembongan – Klungkung Bali memiliki hutan manggrove yang harus dijaga sebagai hutan lindung sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Di perairan Klungkung Bali pernah terjadi peristiwa ikan paus terdampar di pantai batu tumpeng Klungkung-Bali.

Kami tim LBH Pemuda Sejati (LBH PS) merasa perlu dilakukan perlindungan hukum bagi mamalia laut di Bali melalui upaya konservasi agar mamalia laut di Bali  tidak punah, dimana hanya bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan para nelayan. Rencana kami kedepan adalah memberikan bantuan hukum terhadap para nelayan/masyarakat pesisir pantai di bali yang terkena masalah hukum dengan perjanjian para nelayan/masyarakat pesisir tersebut bersedia melindungi sumber daya laut termasuk mamalia laut di Bali dari berbagai ancaman. Sehingga dengan demikian kami LBH Pemuda Sejati (LBH PS) memberikan perlindungan hukum terhadap nelayan & masyarakat pesisir dari permasalahan hukum dengan harapan para nelayan memberikan kontribusi balik untuk menjaga mamalia laut.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 berfungsi sebagai payung hukum utama untuk perlindungan hukum bagi nelayan. Perlindungan bertujuan untuk membantu nelayan menghadapi kesulitan berkaitan dengan usaha perikanan. Perlindungan hukum bagi nelayan dapat berupa perluasan kesempatan kerja dimana perlindungan hukum diberikan kepada nelayan dalam menjalankan pekerjaannya bebas dari intimidasi para penguasa, para mafia setempat, sebab nelayan adalah kelompok yang paling rentan dan paling membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan hukum lebih. Hal ini telah diakomodir dalam UU Perikanan dimana nelayan kecil diberikan kebebasan untuk tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), tidak dikenakan pungutan perikanan, dan adanya kewajiban pemerintah untuk memberdayakan nelayan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan program pemerintah.

LBH Pemuda Sejati adalah wadah bagi advokat muda, calon advokat, mahasiswa fakultas hukum, hingga tokoh masyarakat maupun orang-orang yang punya kepedulian pada isu-isu hukum dan sosial serta ingin membantu masyarakat nelayan mencari keadilan serta membantu masyarakat nelayan menghadapi permasalahan hukum. LBH Pemuda Sejati ingin mendekatkan diri pada masyarakat nelayan sembari mengembangkan dan melatih ide-ide anak muda yang kreatif dan inovatif serta peduli pada isu-isu sosial dan hukum yang berkembang di Bali.